Bangsa
Pada saat UUD 1945 dipakai bangsa
Jaman berubah. Apa berubahnya jaman ? Yaa… berubahnya jaman yaitu adanya amandemen UUD 1945. Apa amandemen itu?. Amandemen adalah perubahan / pergantian. Pergantian apa? Pergantian UUD 1945 menjadi UUD Amandemen. Apa yang diganti/dirubah? Yang dirubah adalah (1) Pokok – pokok pikirannya pembukaan UUD (2) pasal pasalnya. Adanya perubahan itu penulis berpendapat bahwa : (1) Ideologi bangsa
Padahal ideologi suatu bangsa itu, seharusnya diperkuat untuk memperkuat kedudukan suatu bangsa dan negara.
Hasil Amandemen UUD 1945 antara lain (1) Pasal – pasal dengan pembukaan UUD bertentangan (2) antara pasal dengan pasal yang terdapat pada UUD Amandemen tidak singkrun. (3) Adanya UUD Amandemen tentang demokrasi dijabarkan pada UU Pemilu. UU Pemilu yang baru, hasil amandemen dilaksanakan pada tahun 2009 yang mengakibatkan carut marutnya Pemilu.
Untuk menerangkan lebih jelasnya tentang system pelaksanaan pemilu tahun 2009 , maka penulis buatkan sekema sistem dan keterangannya.
Skema sistem pelaksanaan Pemilu 2009
(1).Amandemen UUD 1945
(2).Pasal 1 ayat 2
![]()
(3).UU Pemilu
![]()
(4).Aturan Pelaksanaan
Pemilu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(6)Pemerintah (5) KPU (7) Panwaslu
KPU Pusat KPU Prop. KPU Kab. PPK PPS KPPS


(8).Hasil yang dicapai
Keterangan
(1)Hasil tokoh Reformis dalam mengadakan perubahan suatu negara yaitu munculnya Amandemen UUD 1945 yang tidak membawa baiknya bangsa dan negara Indonesia Karena kita lihat adanya pemilu tahun 2009 pelaksanaannya carut-marut seperti kita alami ini.
(2)Pasal I Ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.” ***
(3)Undang-undang pemilu yang dibuat oleh MPR dan DPR menurut amandemen. Kalau menurut UUD 1945, Undang-undang pemilu itu dibuat oleh presiden dan disetujui oleh MPR ,DPR.
(4) Aturan pelaksanaan pemilu tahun 2009 yang dilaksanakan bangsa Indonesia menurut system yang berlaku pada amandemen UUD 1945 Aturan itu mencakut antara lain : a. Penyelenggaraan pemilu 2009 yang dilaksanakan dari pusat s/d tingkat TPS (KPPS)/ b. Tentang cata pencontrengan c. Ketentuan sah tidak sahnya pencontrengan d. Cara-cara pengisian berita acara dan pengisian T I e Tentang pelanggaran pemilu dan undang-undang yang berlaku f. Tentang jumlah suara yang terbanyak g. Tentang penetapan anggota KPU dari pusat s/d ditingkat TPS (KPPS). h Dan masih banyak lagi ketentuan yang dipaparkan pada aturan tersebut.
(5) KPU merupakan lembaga independen pelaksanaan pemilu 2009
(6) Pemerintah dalam pemilu 2009 ini sifatnya hanya membantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.
(7) Panwaslu merupakam lembaga yang mengawasi jalannya pemilu yang dilaksanakan KPU dari pusat s/d tingkat TPS (KPPS) di seluruh
(8) Hasil yang dicapai dalam pengumpulan suara masing-masing Partai : Partai Demokrat memperoleh suara 20,23 % Partai Golkar memperoleh suara 14, 25 Partai Demokrasi Indonesia memperoleh suara 14,15 % Partai yang lain perolehan suaranya dibawah 14 %
Adanya system demokrasi di
Baiknya antara lain :
1. Keinginan para tokoh reformis telah terpenuhi yaitu adanya demokrasi yang bebas
2. Perubahan di Indonesia telah terlaksana merupakan idaman sebagian orang
3. Demokrasi di Indonesia berubah sesuai dengan harapan para tokoh.yang memiliki jiwa perubahan.
Buruknya antara lain :
1. Sistem yang dilaksanakan pemilu 2009 tidak sesuai dengan Pembukaan UUD, Karena pada UUD terdapat kalimat : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan “ Pada UUD mencerminkan demokrasi di Indonesia adalah “ Musyawarah Perwakilan “ bukan “ musyawarah liberal “
2. Sistem pelaksanaan pemilu 2009 membuat rakyat
4. Mencontreng calek berarti tidak sesuai dengan pembukaan UUD yang berlaku. Hal ini system pemilu 2009 ini merupakan system yang membuat bingung aturan itu sendiri. Bingungnya aturan berpengaruh terhadap bingungnya orang di
5. Hak pilih yang mencontreng juga bingung terbukti banyak
6. Petugas KPPS,PPS,PPK dan yang lain sangat sulit dan sangat banyal mengerjakan administrasi , sehingga ada petugas yang kelelahan dalam mengerjakan administrasi itu sampai jatuh sakit, malah ada yang sampai meninggal dunia. Sebetulnya
7. Karena sistemnya yang dibuat berbelit –belit , sehingga KPU tidak bisa menyelesaika target penyelesaiannya Akhirnya kebanyakan orang hanya menyalahka KPU. Tidak menyalahkan sistemnya. Ini aneh memang terjadi seperti itu. Inilah era reformasi saat ini hanya menyalahkan yang lain, tidak memberikan solosi yang terbaik.
8. Dengan mencontreng caleg, apabila terjadi salah pengiriman logistik ke daerah lain akan menimbulkan permasalahan baru. Dan akhirnya kebanyakan orang juga menyalahkan KPU.
9. Adanya system pemilu 2009 menimbulkan beribu-ribu masalah. Bagi yang tidak tahu perjalanan system itu sendiri terus menyalahkan pemerintah. Akhirnya terjadi tuding-menuding saling menyalahkan satu sama lain. Malah ada pemimpin yang mempropokasi rakyat kecil lewat TV. Ini
Disamping penulis menyampaikan baik buruknya pelaksanaan system yang digunakan di
banyak yang bingung, terbukti : banyak
Menjelang 2 hari sebelum pencontrengan ada caleg yang membagikan uang. Hal itu penulis mendapat berita dari tetangga Pemilu tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Penulis saat itu sebagai anggota KPPS pada TPS 04 Mojo, Kec. Andong, Kab. Boyolali.
DPT yang ada di TPS 01 sampai dengan TPS 17 Mojo, kec. Andong kab. Boyolali telah baik. Dalam arti tidak ada unsur manipulasi DPT. DPT sesuai dengan keadaan masyarakat kelurahan Mojo.
Tentang pelaksanaannya :
Masyarakat Mojo kebanyakan masyarakat desa, pengetahuannya rendah dan sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya menengah kebawah. Masyarakat dalam pelaksanaan pencontrengan bahwa ia diberi uang dari caleg. Katanya mendapatkan Rp 20.000,00 / suara. Sehingga 1 rumah / KK ada yang mendapat uang Rp. 120.000 dan ada yang mendapat Rp. 100.000 dan lain-lain tergantung jumlah anggota KK tersebut. Setelah penulis memahami keadaan itu bahwa caleg yang membagi uang banyak kepada masyarakat ia mendapat suara terbanyak. Caleg yang tidak membagikan uang kepada masyarakat, hanya mendapatkan suara sedikit.
Nah penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 2009 adalah demokrasi uang. Itulah perubahan demokrasi di Indonesia : yang dulu demokrasi ideologi ( pancasila) yang sekarang 2009, demokrasi liberal atau berkembang yang namanya demokrasi uang.
Itulah perubahan pada masa era reformasi, yaitu perubahan mengarah bubrah. Mudah mudahan demokrasi liberal (Uang) ini, pelaksanaan kembali kepada demokrasi Pancasila yang berpijak kepada “musyawarah / perwakilan”.
Penulis bernama Suwarsih sebagai pelaksana KPPS pada TPS 04 Mojo menyampaikan penglamannya. Bahwa penulis merasakan pemilu 2009 dalam penyelesaian administrasinya sangat rumit. Coba kita lihat.
KPPS harus menyelesaiakan administrasi :
(1) 1 rangkap untuk arsip TPS
(2) 1 rangkap untuk dipasang di TPS
(3) 1 Rangkap untuk PPS
(4) 1 rangkap untuk PPK
(5) 1 rangkap untuk PPL
(6) 1 rangkap untuk dimasukkan kotak suara
(7) 6 rangkap untuk 6 saksi
Masing – masing rangkap, terdiri dari 3 bendel.yaitu Bendel 1 DPRD Kabupaten, Bendel 2 DPRD Propinsi, bendel 3 DPR – DPD. Masing – masing bendel terdiri dari 10 lembar, jadi keseluruhannya 12 x 3 x 10 = 360 lembar yang harus dikerjakan oleh KPPS.
Belum lagi yang sangat rentan atau rumit pada saat penghitungan surat suara, karena jumlah partai sebanyak 44 partai dan masing – masing partai terdapat caleg. Surat suara dikelompokkan menjadi partai – partai dan tiap – tiap partai dikelompokkan menjadi kelompok caleg – caleg. Kurang ketelitian penghitungan surat suara akan mengakibatkan kesalahan penghitungan angka – angka dalam berita acara.
Karena sangat rentangnya dalam penyelesaian administrasi,sehinggga penyelesaiannya ada yang diselesaikan sampai subuh (jam 5 pagi). Itu saja masih menunggu kebenarannya angka – angka dalam berita acara setelah diserahkan kepada PPS. Apabila pada angka – angka dalam berita acara tersebut belum benar , maka harus mengulanginya kembali. Disitulah banyak anggota KPPS yang kelelahan mengerjakan administrasi pemilu 2009. Karena sangat lelahnya sehingga ada kasus anggota KPPS yang meninggal dunia. Berita ini saya terima dari siaran televisi.
1. Pemilu 2009 telah berkembang adanya demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
2. Pelaksanaan demokrasi leberal tidak menguntungkan bangsa Indonesia terbukti : Banyaknya caleg yang stress dan ada juga yang sampai meninggal dunia.
3. Adanya demokrasi liberal, bermunculan demokrasi uang, karena kebanyakan rakyat Indonesia miskin. Sehingga bila diberi uang pasti diterima dengan senang hati.
4. Sebaiknya kembali lagi ke demokrasi pancasila yaitu dengan adanya prinsip “musyawarah/perwakilan” sehingga tidak mencontreng caleg tetapi mencontreng partai.
5. Adanya amandemen UUD 1945 merugikan bangsa Indonesia, karena ideologi bangsa Indonesia tidak jelas lagi. Tidak jelasnya ideologi bangsa Indonesia akan berakibat pecah belahnya bangsa Indonesia. Pecah belahnya bangsa Indonesia akan menjadi runtuhnya bangsa dan negara Indonesia dan sangat menguntungkan bagi para penjajah.
6. Sebaiknya kembali ke UUD 1945 karena UUD 1945 sesuai dengan jiwa proklamasi, jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.
7. Pelaksanaan pemilu 2009, pelaksanaannya carut marut disebabkan (1) karena aturannya yang tidak jelas, aturannya yang simpang siur. Sebaiknya kembali ke aturan / undang – undang yang lama sebelum amandemen UUD 1945.
8. Selamat berjuang bangsa Indonesia untuk negara dan bangsa yang kita cintai ini.
Bookmark this post: |
0 komentar:
[+/-]Click to Show or Hide Old Comments
>[+/-]Show or Hide Comments
Posting Komentar